Politik dan Kekuasaan Dalam Partai
politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Karena menyangkut kepentingan rakyat banyak dan kepemimpinan atas masyarakat luas, maka politik amat sangat dekat dengan kekuasaan. Inilah mungkin yang membuat banyak orang memutuskan terjun ke kancah politik. Karena dengan terjun ke politik, orang akan semakin dekat dengan kekuasaan. Bisa jadi inilah yang dipahami oleh kebanyakan orang. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberi amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu, dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Ketika ada sekelompok masyarakat berusaha memahami politik dengan benar, tidak banyak orang yang mempercayainya. Ketika ada sekelompok orang menggunakan politik untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, orang menganggapnya sebagai sebuah kesia-siaan. Ketika ada sekelompok orang yang berusaha mengembalikan amanah rakyat dalam politik kepada yang berhak mengembannya dan untuk kepentingan rakyat, banyak orang yang memicingkan mata bahkan berpaling darinya. Kita tidak berani mengakui bahwa memang ada sekelompok orang yang benar-benar memahami dan menjalankan politik dengan benar dan tetap mengikuti pandangan umum bahwa politik itu kotor.
Adanya pemerintahan merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu negara dan merupakan sesuatu hal yang penting dalam negara karena dalam arti yang sesungguhnya pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan itu. Jadi, jika boleh dianalogikan pemerintah itu layaknya otak dalam diri kita yang mempunyai sistem jaringan-jaringan syaraf yang kemudian mengatur seluruh gerak tubuh kita, apabila jaringan syaraf di otak terganggu atau rusak maka tentu saja akan berdampak pada jaringan tubuh kita yang lain atau juga menjadi tak teratur atau dalam artian jika dalam menjalankan sistem pemerintahan itu terkandung manusia-manusia yang memiliki sifat-sifat yang buruk, bobrok dan juga korup maka negara juga akan menjadi kacau balau serta tak teratur.
Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan
kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai
gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun diantara ilmuwan politik tidak ada
kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Akan tetapi politik tanpa kekuasaan bagaikan
agama tanpa moral. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan
dengan kekuasaan (power), seperti influence (pengaruh), persuasion (persuasi), force
(kekuatan), coercion (kekerasan) dan lain sebagainya.
Influence adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuasion adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force adalah penggunaan tekanan fisik, seperti
membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan
biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Pengertian coercion adalah peragaan kekuasaan
atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain
agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan.
Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber
pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku
sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Selain itu, kekuasaan politik dapat
dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu
menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan keadaan alamiah manusia, persis seperti yang
dimaksudkan oleh Sartre dan Nietsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap
penting dan dihargai. Sementara bagi Nietsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh
hasrat untuk menjadi manusia super, manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan
politis, boleh jadi hasrat manusia alamiah inilah yang mendorong seseorang mengejar
kekuasaan politik.
Sumber Kekuasaan
1. Kekuasaan formal
Didasarkan pada posisi individu dalam organisasi
2. Kekuasaan personal
Kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik individu – individu.
Kekuasaan Formal
1. Kekuasaan Paksaan
Adalah kekuasaan yang didasarkan pada rasa takut.
2. Kekuasaan Imbalan
Kepatuhan tercapai berdasarkan kemampuan membagi imbalan yang berguna
bagi orang lain.
3. Kekuasaan Hukum
Kekuasaan yg diterima seseorang sbg hasil dari posisinya dalam hirarki formal
organisasi.
4. Kekuasaan Informasi
Kekuasaan yg berasal dari akses ke dan kendali atas informasi
Kekuasaan Personal
1. Kekuasaan Pakar
Pengaruh berdasarkan keterampilan atau keahlian khusus.
2. Kekuasaan Rujukan
Pengaruh berdasarkan kepemilikan atas sumber daya atau ciri pribadi
seseorang.
3. Kekuasaan Kharismatik
Perluasan kekuasaan rujukan yg muncul dari kepribadian dan gaya
interpersonal seseorang.
Mengungkap kekuasaan politik
Adakah yang salah jika partai politik berkoalisi untuk memperebutkan kekuasaan? Tidak ada yang salah, karena pada dasarnya partai politik dibentuk untuk tujuan politik kekuasaan. Mendirikan partai politik berarti secara sadar memasuki dunia perebutan kekuasaan. Sebenarnya ada pihak-pihak yang bersyukur atas fenomena terbentuknya berbagai koalisi Jika hal itu benar terjadi, maka sungguh patut disayangkan. Suara rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, seperti yang sering kita dengar dari janji-janji kampanye, justru dikorup oleh partai politik untuk kepentingan kekuasaan semata. Dengan fenomena seperti ini maka tidaklah salah jika angka golput di beberapa pilkada sangat besar.
Menghadapi fenomena-fenomena politik demikian, diperlukan adanya kontrol. Kontrol tersebut bisa datang dari diri sendiri, pihak lain, kontrol internal-personal mampu menekan ego dan hasrat yang meluap-luap, kontrol sosial sebagi wujud kebersamaan zona politik melalui sikap politik. Selain itu, perlu untuk dipahami bersama bahwa kekuasaan sebagai presiden, wakil presiden atau anggota dewan, bukanlah sebuah kedudukan, tetapi adalah tanggung jawab dan tindakan untuk mengabdi.
Sumber :
- ROBS] Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi ed 10, Indeks Kelompok Gramedia , 2003.
- [GIBS] Gibson, Ivancevich, Donelly & Konopaske Organization : behaviour structure process 12th ed, McGraw-Hill, New York, 2006.
- Majalah Muslim, Edisi Mei 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar